JAKARTA,Timpost.id – Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman resmi menjalankan tugas sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) setelah menggantikan Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago.
Serah terima jabatan (sertijab) berlangsung di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam), Jakarta Pusat, Senin (5/10/2026).
Usai sertijab, Dudung langsung membeberkan sejumlah arahan yang diterimanya dari Presiden Prabowo Subianto, khususnya terkait persoalan politik dan keamanan nasional, termasuk penanganan konflik di Papua.
Dudung mengatakan Presiden Prabowo memberikan arahan agar penanganan persoalan di Papua lebih mengedepankan pendekatan kepada masyarakat.
«“Saya mendapat arahan dari Bapak Presiden, penanganan itu lebih kepada pendekatan merebut hati rakyat,” ujar Dudung, Senin (5/10/2026).»
Menurut Dudung, pendekatan kultural dan pembinaan teritorial akan menjadi salah satu prioritas pemerintah dalam menjaga stabilitas keamanan di Papua.
Ia juga menyampaikan bahwa Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mendapat arahan untuk mengedepankan operasi teritorial dengan tidak menjadikan kekerasan sebagai pendekatan utama.
Tindakan tegas, kata Dudung, tetap dimungkinkan apabila diperlukan, namun diarahkan hanya kepada sasaran-sasaran tertentu.
“Pendekatan-pendekatan kultural, pendekatan-pendekatan merebut hati rakyat, ini pembinaan teritorial yang menjadi prioritas yang nanti akan segera dilaksanakan,” tegasnya.
Selain persoalan Papua, Dudung juga menyinggung tantangan politik dan keamanan nasional yang akan dihadapinya sebagai Menko Polkam.
Ia menegaskan akan melanjutkan tugas-tugas yang sebelumnya telah dijalankan Djamari Chaniago, sekaligus melakukan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk menjaga situasi politik serta keamanan tetap kondusif.
“Pak Djamari sudah melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik, tentunya akan kami lanjutkan,” ujar Dudung.
Di awal masa jabatannya, Dudung juga mendapat sejumlah pekerjaan yang menjadi perhatian, termasuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta persoalan eksportir benur ilegal.
Pergantian pucuk pimpinan Kemenko Polkam ini sekaligus menandai dimulainya babak baru kepemimpinan Dudung Abdurachman dalam mengawal stabilitas politik dan keamanan nasional di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Dengan berbagai persoalan yang tengah dihadapi, Dudung dituntut mampu membangun koordinasi lintas kementerian dan lembaga sekaligus memastikan kebijakan keamanan berjalan sejalan dengan kepentingan masyarakat dan stabilitas nasional.
Penulis: Yandry Funai Nalle
