ROTE NDAO, TIMPOST.ID — Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Rote Ndao, Denyson Mooy, S.T., menyampaikan duka mendalam atas meninggalnya salah seorang warga Rote Ndao yang tewas saat menjalankan tugas di Papua.
Pernyataan tersebut disampaikan Denyson Mooy kepada Timpost.id, Kamis (10/09/2026), menyusul tragedi yang menewaskan warga asal Kabupaten Rote Ndao di daerah konflik.
Denyson mengatakan, peristiwa tersebut merupakan duka bagi keluarga korban sekaligus menjadi perhatian bersama, khususnya pemerintah daerah dan DPRD Rote Ndao.
“Turut berbelasungkawa atas meninggalnya saudari kita yang tewas dalam menjalankan tugas,” ujar Denyson.
Denyson mengatakan dirinya akan berkoordinasi dengan Bupati Rote Ndao dan Sekretaris Daerah (Sekda) terkait proses pemulangan jenazah almarhumah agar dapat kembali ke Rote Ndao dan dimakamkan di tanah kelahirannya.
Menurutnya, proses pemulangan jenazah harus menjadi perhatian pemerintah sehingga keluarga tidak dibiarkan menghadapi seluruh beban dalam situasi berduka.
“Berkoordinasi dengan Bupati dan Sekda untuk proses pemulangan jenazah almarhumah kembali ke Rote,” katanya.
Ia menegaskan, koordinasi tersebut penting agar proses pemulangan dapat dilakukan dengan baik dan sesuai ketentuan yang berlaku.
Selain persoalan pemulangan jenazah, Denyson juga menyinggung status kepegawaian almarhumah yang disebut meninggal ketika masih berstatus Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).
Menurut Denyson, karena almarhumah meninggal dalam status CPNS, dirinya berharap proses administrasi kepegawaian dapat ditindaklanjuti sehingga statusnya dapat memperoleh kepastian sesuai ketentuan yang berlaku.
“Almarhum karena meninggal dalam status CPNS maka dinaikkan menjadi PNS,” ungkap Politisi PDIP ini.
Namun, terkait proses perubahan status tersebut, mekanisme dan dasar hukumnya tetap perlu dipastikan melalui instansi kepegawaian yang berwenang agar hak-hak almarhumah dan keluarganya dapat diberikan sesuai regulasi.
Denyson juga berharap pemakaman almarhumah dapat dilaksanakan secara kedinasan sebagai bentuk penghormatan atas pengabdian dan tugas yang dijalankannya.
Untuk itu, ia menyatakan akan berkoordinasi dengan Sekda Rote Ndao mengenai kemungkinan pelaksanaan upacara pemakaman secara kedinasan.
“Koordinasi dengan Sekda sehingga upacara pemakaman dilakukan secara kedinasan,” ujarnya.
Menurutnya, penghormatan tersebut bukan hanya menjadi bentuk penghargaan terhadap almarhumah, tetapi juga menjadi wujud perhatian pemerintah terhadap aparatur yang menjalankan tugas di luar daerah.
Tragedi tersebut, menurut Denyson, juga menjadi momentum bagi pemerintah untuk memperkuat kebijakan penciptaan lapangan kerja di daerah.
Ia berharap pemerintah dapat membuka lebih banyak lapangan pekerjaan di daerah sehingga masyarakat, khususnya generasi muda, tidak selalu harus meninggalkan daerah untuk mencari pekerjaan.
“Pemerintah diharapkan membuka lapangan pekerjaan sehingga tenaga kerja bisa diserap sesuai skill dan pendidikan,” tegasnya.
Denyson menilai penyerapan tenaga kerja sesuai kompetensi pendidikan dan keterampilan akan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk bekerja di daerah sendiri sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap lapangan pekerjaan di luar daerah.
Lebih lanjut, Denyson mengimbau masyarakat NTT yang hendak mencari pekerjaan di luar daerah agar mempertimbangkan faktor keamanan.
Ia meminta para pencari kerja tidak hanya mempertimbangkan besarnya peluang ekonomi, tetapi juga memperhatikan kondisi keamanan wilayah tujuan.
“Diharapkan bagi tenaga kerja yang hendak mencari pekerjaan agar menghindari daerah konflik,” kata Deny.
Menurutnya, keselamatan pekerja harus menjadi pertimbangan utama sebelum seseorang memutuskan menerima pekerjaan di suatu wilayah.
Tragedi yang menimpa warga Rote tersebut diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi semua pihak, baik pemerintah, pencari kerja maupun pihak yang merekrut tenaga kerja, agar aspek keselamatan dan perlindungan pekerja menjadi prioritas.
Denyson menegaskan bahwa pemerintah daerah perlu hadir bukan hanya ketika terjadi musibah, tetapi juga melalui kebijakan pencegahan, perlindungan tenaga kerja, serta penyediaan lapangan pekerjaan yang layak bagi masyarakat di daerah.
Penulis: Oscar Nalle
